Sah!- Badan Usaha Milik Desa (BumDes) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Sejak diperkenalkan, BumDes telah menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai desa di seluruh Indonesia
Artikel ini akan membahas perkembangan terkini BumDes, termasuk berbagai inisiatif, tantangan, dan peluang yang dihadapi.
Inisiatif Terbaru di Berbagai Desa
Salah satu inisiatif terbaru adalah peluncuran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Desa di Malang.
LKM ini dimiliki oleh BumDes dan bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan mikro bagi masyarakat desa. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui akses ke layanan keuangan yang lebih baik.
Dengan adanya LKM ini, masyarakat desa dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Selain itu, PLN EPI telah mendukung peningkatan kapasitas BumDes di Gunungkidul. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan BumDes dalam mengelola usaha mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal.
Pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PLN EPI mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen keuangan hingga strategi pemasaran, yang sangat penting untuk keberlanjutan usaha BumDes.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun banyak inisiatif positif, BumDes juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah dugaan korupsi modal BumDes di Bengkulu, di mana Kejaksaan Negeri setempat memeriksa 17 saksi terkait kasus ini.
Kasus korupsi seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap BumDes dan menghambat perkembangan ekonomi desa.
Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BumDes menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.
Selain itu, masih ada tantangan dalam optimalisasi BumDes. Bamsoet, Ketua MPR RI, mengungkapkan bahwa pemerintah perlu membuat big data potensi desa untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Dengan adanya big data, diharapkan pengelolaan BumDes dapat lebih efektif dan efisien. Big data dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi ekonomi yang belum tergarap, serta memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Peluang dan Potensi
Di sisi lain, BumDes memiliki peluang besar untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah Desa Angseri di Bali, yang dikenal sebagai Desa BRILiaN dengan tata kelola terbaik. Desa ini berhasil memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Dengan pengelolaan yang baik, Desa Angseri mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi, seperti kopi dan sayuran organik. Keberhasilan Desa Angseri dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan potensi lokal mereka.
Selain itu, program pelatihan wirausaha yang diberikan oleh GNI-SEI kepada UMKM dan BumDes juga merupakan langkah positif dalam mendukung ekonomi inklusif. Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh pemerintah.
Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk hingga strategi pemasaran digital, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk BumDes di pasar global.
Studi Kasus: BumDes di Berbagai Daerah
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan BumDes, berikut adalah beberapa studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia:
BumDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten: BumDes ini berhasil mengelola wisata air di Desa Ponggok, yang dikenal dengan Umbul Ponggok. Dengan pengelolaan yang baik, BumDes Tirta Mandiri mampu meningkatkan pendapatan desa secara signifikan. Wisata air ini tidak hanya menarik wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara, sehingga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat.
BumDes Sumber Sejahtera, Desa Pujon Kidul, Malang: BumDes ini mengelola agrowisata yang menawarkan pengalaman wisata pertanian kepada pengunjung. Dengan konsep wisata edukasi, BumDes Sumber Sejahtera berhasil menarik banyak wisatawan, terutama dari kalangan pelajar dan keluarga. Pendapatan dari agrowisata ini digunakan untuk meningkatkan fasilitas desa dan kesejahteraan masyarakat.
BumDes Maju Bersama, Desa Kutuh, Bali: BumDes ini mengelola wisata pantai dan olahraga air di Pantai Pandawa. Dengan pengelolaan yang profesional, BumDes Maju Bersama mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pariwisata ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.
Peran Pemerintah dan Swasta
Peran pemerintah dan swasta sangat penting dalam mendukung perkembangan BumDes. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memberikan dukungan berupa regulasi, pendanaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas BumDes.
Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga sangat diperlukan untuk membuka akses pasar dan teknologi bagi BumDes.
Salah satu contoh kerjasama yang sukses adalah antara BumDes dan perusahaan teknologi finansial (fintech). Melalui kerjasama ini, BumDes dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Fintech juga dapat membantu BumDes dalam mengelola keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Kesimpulan
BumDes memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, inisiatif dan peluang yang ada memberikan harapan besar bagi perkembangan BumDes di masa depan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan BumDes dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk terus mendukung dan mengawasi perkembangan BumDes. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, BumDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di desa-desa seluruh Indonesia.
Untuk mendukung perkembangan BumDes, penting untuk mengetahui cara mendirikan dan mengurus legatitas BumDes.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 menjadi dasar utama dalam proses legalitas BumDes. Urgensi bagi BumDes adalah melengkapi AHU BumDes terlebih dahulu. Dengan adanya AHU, BumDes dapat memperoleh keluasan dalam pendirian usaha.
Sah! menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas BumDes seperti pembuatan AHU BumDes, sehingga BumDes dapat memperoleh keluasan dalam pendirian usaha. Apabila tertarik untuk menggunakan layanan jasa yang ditawarkan oleh kami silakan kunjungi website sah.co.id!
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
Source :
https://www.detik.com/tag/bumdes
