Sah! – Pembubaran Commanditaire Vennootschap (CV) adalah proses yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang aspek hukum dan administratif yang berlaku. CV merupakan bentuk badan usaha yang sering digunakan di Indonesia, dengan peran yang jelas antara sekutu aktif dan sekutu pasif.
Meski CV bukan badan hukum, pembubarannya tetap memerlukan langkah-langkah tertentu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini akan membahas langkah-langkah hukum dalam pembubaran CV serta hal-hal penting yang harus diperhatikan.
Alasan Pembubaran CV
Pembubaran CV biasanya didasari oleh beberapa alasan, antara lain:
– Masa berlaku perjanjian pendirian CV telah berakhir.
– Keputusan bersama para sekutu untuk menghentikan operasional CV.
– CV mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan.
– Meninggalnya sekutu aktif atau ketidakmampuan sekutu untuk melanjutkan peran.
– Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran CV, misalnya karena adanya pelanggaran hukum atau konflik internal yang tidak dapat diselesaikan.
Rapat Sekutu dan Persetujuan Pembubaran
Pembubaran CV memerlukan kesepakatan dari semua sekutu, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif. Keputusan pembubaran ini biasanya dibuat melalui rapat sekutu dan dituangkan dalam akta tertulis yang disepakati bersama.
Persetujuan dari sekutu aktif sangat penting karena mereka yang menjalankan operasional CV. Jika kesepakatan tercapai, maka pembubaran dapat dilanjutkan dengan mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan.
Penyelesaian Utang dan Kewajiban CV
Sebelum CV dibubarkan, semua kewajiban dan utang harus diselesaikan, termasuk kewajiban kepada pihak ketiga seperti pemasok, karyawan, dan pajak.
Penyelesaian utang dan kewajiban ini harus dilakukan dengan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban ini dapat mengakibatkan sengketa hukum.
Likuidasi Aset CV
Setelah utang dan kewajiban diselesaikan, langkah selanjutnya adalah likuidasi aset. Likuidasi adalah proses pelepasan atau penjualan aset-aset yang dimiliki oleh CV, seperti inventaris, peralatan, atau properti.
Hasil dari likuidasi ini digunakan untuk melunasi kewajiban yang tersisa dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.
Pengumuman Pembubaran CV
Setelah likuidasi selesai, CV harus mengumumkan pembubarannya kepada publik. Pengumuman ini dilakukan melalui media cetak atau surat kabar lokal dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Pengumuman ini penting untuk memberi tahu pihak-pihak terkait tentang status pembubaran CV dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan klaim jika ada kewajiban yang belum terselesaikan.
Penghapusan CV dari Daftar Perusahaan
Langkah terakhir adalah mengajukan permohonan penghapusan CV dari daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.
Proses ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Dengan penghapusan ini, CV secara resmi dianggap bubar dan tidak lagi beroperasi sebagai entitas bisnis yang sah.
Dasar Hukum yang Mengatur Pembubaran CV
- Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
Permen ini menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
- Pasal 19 – 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
KUHD mengatur hak dan kewajiban para sekutu dalam proses pembubaran, termasuk penyelesaian utang-piutang dan pembagian hasil likuidasi, serta prosedur pengumuman kepada pihak ketiga.
Persyaratan Dokumen dalam Pembubaran CV
Dalam proses pembubaran CV, terdapat beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi, antara lain:
1. Akta Pembubaran CV:
Akta pembubaran ini dibuat melalui notaris atau Biro Jasa Perizinan Usaha dan mencakup keputusan para sekutu untuk membubarkan CV.
2. Putusan Pengadilan
Jika diperlukan, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran CV harus disertakan, terutama jika pembubaran dilakukan berdasarkan perintah pengadilan.
3. Dokumen Lain yang Menyatakan CV Telah Bubar
Dokumen ini mencakup segala surat atau keterangan yang menunjukkan bahwa CV telah memenuhi seluruh prosedur pembubaran.
Setelah semua dokumen persyaratan ini dilengkapi, pemohon dapat mengajukan pendaftaran pembubaran CV kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
Prosedur Pembubaran CV
Pemohon memulai proses pembubaran CV dengan membuat surat permohonan pendaftaran pembubaran dan menyerahkannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Surat permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting seperti akta pembubaran, putusan pengadilan jika ada, serta dokumen pendukung lainnya.
Pembubaran CV sendiri harus dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris, dan pengumuman pembubaran tersebut wajib dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia agar sah secara hukum.
Pembubaran CV dapat dilakukan oleh satu atau lebih sekutu, tergantung pada kesepakatan pendirian awal atau persetujuan dari sekutu yang tercatat dalam CV. Apabila Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) tidak tersedia di wilayah pemohon, dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat dapat dilampirkan untuk keperluan penghapusan CV.
Kesimpulan
Proses pembubaran CV memerlukan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah hukum dan dokumen yang harus disiapkan. Setelah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen seperti akta pembubaran dan putusan pengadilan telah dilengkapi dengan benar.
Pembubaran ini harus dilakukan melalui notaris, dan pengumuman resminya diterbitkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Selain itu, prosedur ini harus disepakati oleh para sekutu, serta menghapus CV dari daftar perusahaan secara sah. Jika Anda menemui kendala dalam memenuhi prosedur pembubaran atau tidak memiliki akses ke SABU di wilayah Anda, pengajuan tertulis dapat dilakukan dengan dokumen pendukung yang tepat.
Jika Anda berencana mendirikan atau membutuhkan konsultasi terkait pembubaran CV, kami di Sah! siap membantu Anda mengurus berbagai aspek legalitas usaha.
Mulai dari pendirian badan usaha, pembuatan izin usaha, hingga pendaftaran HAKI seperti hak cipta, kami menawarkan layanan profesional dan terpercaya.
Dengan dukungan kami, Anda dapat menjalankan bisnis dengan tenang dan fokus pada pengembangan usaha tanpa harus khawatir mengenai aspek hukum.
Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan dalam pengurusan legalitas usaha, jangan ragu untuk kunjungi website kami di Sah.co.id. Kami siap mendukung kelancaran aktivitas bisnis atau lembaga Anda!
Sumber:
Peraturan Perundang-Perundangan:
Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Website:
https://legalitas.org/tulisan/prosedur-pembubaran-cv
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cv-bubar-bagaimana-dengan-utangnya–lt4e014e281bc82
