Sah! – Sebagai upaya mendorong digitalisasi pada sektor publik, Peruri ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan GovTech Indonesia. Penunjukan ini didasari atas penilaiannya terhadap kesuksesan Peruri dalam mengatasi transformasi perusahaan.
Pemerintah terus mendorong transformasi digital sebagai upaya dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Salah satu implementasinya adalah dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Untuk menyokong hal ini tentunya harus dibarengi dengan empat pilar transformasi digital, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Dengan pilar-pilar tersebut akan mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2045.
GovTech atau Government Technology Agency merupakan SuperApps yang mengintegrasikan seluruh layanan digital dan mewujudkan standardisasi terhadap ekosistem digital pemerintah, yang nantinya akan diberi nama dengan INA Digital.
Dengan aplikasi ini mampu untuk mengintegrasikan layanan digital pemerintah ke dalam satu portal nasional yang dibangun di bawah pengawasan Kementerian Kominfo. Hal ini ditujukan agar publik dapat mengakses sejumlah layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.
Aplikasi ini nantinya dapat diakses dengan adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat atau citizen centric. Beberapa layanan yang akan diintegrasikan adalah layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial.
Selain itu, aplikasi ini juga mengintegrasikan layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, portal layanan publik, satu data Indonesia, dan kepolisian.
Menurut Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, GovTech ini akan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan, seperti mendukung kementerian/lembaga terhadap layanan, rekrutmen talenta digital terbaik, dan jaminan keberlangsungan digital pemerintah.
Selanjutnya, GovTech ini dapat menguatkan keamanan siber dan pelindungan data pribadi serta fokus terhadap sistem atau aplikasi digital prioritas. Fokus terhadap sistem priotias meliputi layanan publik terintegrasi tersebut dan infrastruktur publik digital (DPI).
DPI terdiri dari identitas digital dasar, wadah dalam pertukaran data, serta pembayaran secara digital yang nantinya dapat terintegrasi dengan portal administrasi pemerintah dan layanan publik.
Singkatnya, produk ini memiliki tujuan untuk mewadahi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan utama masyarakat. Maka dari itu, masyarakat dapat mengakses aplikasi ini dengan satu portal pelayanan publik saja.
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang percetakan uang, perusahaan ini menguasai terhadap prioritas keaslian dan keamanan.
Mereka memprioritaskan keamanan atau ‘security first’. Maka dari itu, menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, Peruri sangat sesuai dalam mengembangkan dan mengelola GovTech Indonesia. Ia yakin bahwa Peruri akan berupaya semaksimal mungkin dalam penugasan ini.
Transformasi Peruri diawali dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum Peruri yang merubah bidag sekuriti menjadi digitalisasi, ekspansi usaha ke area digital, hingga berpengaruh pada produk mereka.
Komisaris Peruri Security Printing, Phirman Rezha Abdul Razak, mengungkap bahwa Peruri sangat sesuai dengan penugasan ini karena mampu untuk menciptakan data yang berkualitas dan aksesnya yang dipermudah sebagi bentuk awal dari Satu Data Indonesia.
Data tersebut merupakan unsur dari kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa. Selain itu, Peruri merupakan BUMN sehingga penting untuk meningkatkan transformasi digital ini karena berhubungan dengan keamanan data nasional.
Ia melanjutkan bahwa Peruri juga telah lama melakukan transformasi digital, khususnya terhadap sektor keamanan digital.
Beberapa transformasi yang telah dilakukan oleh Peruri adalah berupa produk High Security Printing yang ditransformasikan ke produk High Security Digital, seperti Peruri Code, Peruri Sign, Peruri Trust, e-Materai, serta Peruri Graph sejak tahun 2019.
Berdasarkan Siaran Pers Nomor 01/PR-PERURI/1/2024, dalam melakukan transformasi digital, Peruri tidak meninggalkan kompetensi utamanya sebagai penjamin keaslian dari perusahaan teknologi pada produk High Security.
Bersumber pada siaran pers tersebut, Peruri memiliki Indeks Keamanan informasi (KAMI dengan nilai III+, Cyber Security Maturity (CSM) meraih nilai 4,06 dengan kategori Implementasi Terkelola, INDI 4.0 dengan nilai 3,05, serta telah meraih sertifikasi internasional ISO 27001.
Selain itu, Peruri juga meraih IT Maturity Level dengan nilai sebesar 3,5. Dengan pencapaian dan sertifikasi Peruri pada bidang siber menunjukkan bahwa Peruri menjunjung tinggi keamanan digital dan informasi serta siap untuk menghadapi era digitalisasi.
Azwar Anas mengungkapkan bahwa perlu dipercepat dalam mentransformasikan hal ini melalui kemampuan teknis implementasi dan pengembangan, rekrutmen dan pengelolaan SDM digital, dan kepatuhan dengan perjanjian penugasa, hukum, serta kerja sama.
Selanjutnya, menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Peruri harus fokus terhadap 2 hal dalam meuwjudkan kerangka kerja secara adaptif, yaitu transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang terus berkembang dalam berkesinambungan.
Ia menambahkan bahwa Peruri harus menyusun rencana terkait transformasi dengan jangka panjang serta strategi adjustment untuk meningkatkan short-term oppurtunities.
Kartika melanjutkan bahwa Peruri mampu untuk menjaga profitabilitas melalui transformasi digital dalam menciptakan produk yang berkualitas dan bersaing di dunia internasional, walaupun bergantung kepada regulasi.
Dengan memprioritaskan integrasi dan interoperabilitas, Peruri berteguh dalam mewujudkan pelayanan publik terdigitalisasi yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia.
Peruri telah bersiap dalam berkolaborasi bersama pemerintah, menyampaikan solusi inovatif, serta ikut berkontribusi pada visi pemerintah dalam mewujudkan GovTech Indonesia.
Walaupun Peruri merupakan suatu badan hukum berupa Perum yang berkaitan dengan penugasan dari pemerintah, menurut Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menyampaikan bahwa Peruri harus mampu berpikir secara kreatif dan inovatif.
Untuk mewujudkannya, Peruri akan terus menggali proses bisnis secara efektif dan mewujudkan ekosistem digital serta penyediaan talent.
Peruri akan berfokus pada 3 elemen penting, yakni pelayanan publik yang berlandaskan pada masyarakat (citizen-centric), aplikasi yang dapat diakses secara publik (universally accesible), serta berkolaborasi pada seluruh lembaga pemerintah untuk memodernisasikan sektor publik.
Dalam mendukung 3 elemen tersebut, Peruri menciptakan Peruri Sandbox. Menurut Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, Peruri Sandbox adalah wadah untuk para inovator dan enabler ekosistem digital.
Nantinya, mereka dapat berkontribusi, bereksperimen, hingga berbagi gagasannya dalam menyokong pemerintah atau sektor publik. Maka dari itu, para investor dan start-up juga dapat berkontribusi pada hal ini.
Peruri akan terus mengoptimalkan kemampuan digitalnya beriringan dengan menjaga tata kelola perusahaan yang baik.
Yang telah disebutkan sebelumnya, Peruri akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN yang bersepakat untuk membantu meningkatkan kapabilitas Peruri.
Kementerian BUMN juga berpartisipasi untuk memberikan kepastian terhadap perihal hukum dan kerja sama yang dibutuhkan. Kementerian Kominfo juga mengoptimalkannya dengan pengembangan Portal Nasional.
Selain itu, menurut Erick Thohir penugasan ini turut dibantu juga oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan lainnya yang diintegrasikan dan dibina oleh Kementerian PANRB.
Namun, dalam melaksanakan penugasan ini, menurut Farah, terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh Peruri, yaitu budaya digitalisasi pada organisasi dan pengadopsian teknologi baru.
Selain itu, menurut Azwar Anas, terdapat 3 tantangan yang akan dihadapi, yaitu kapabilitas internal, mekanisme penugasan, serta komunikasi yang strategis. Maka dari itu, perlunya mengoptimalkan kompetensi pekerja terhadap digital dengan pendidikan dan pelatihan.
Sah! Menyediakan layanan berupa jasa legalitas usaha sehingga tidak perlu khawatir dalam menjalankan usahanya, termasuk juga usaha anda yang bergelut di bidang teknologi.
Untuk yang hendak mendirikan suatu usaha dapat berkonsultasi dengan menghubungi WA 085173007406 atau mengunjungi laman sah.co.id.
Source:
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
