Aturan Hukum bagi Pekerja Freelance dan Digital Nomads di Indonesia

Sah! – Perkembangan teknologi digital dan perubahan pola kerja telah membuat freelancing dan gaya hidup digital nomad semakin populer di Indonesia.

Para pekerja freelance dan digital nomads, yang tidak terikat pada satu lokasi dan bisa bekerja secara remote, memiliki fleksibilitas dan kebebasan dalam mengatur pekerjaan mereka.

Namun, dari sisi hukum, status pekerja ini perlu diperhatikan untuk memastikan mereka tetap terlindungi dan mematuhi aturan yang berlaku.

Artikel ini akan membahas aturan hukum bagi pekerja freelance dan digital nomads di Indonesia, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam hubungan kerja ini.

1. Definisi Pekerja Freelance dan Digital Nomads

• Pekerja Freelance: Merujuk pada individu yang bekerja secara mandiri, tidak terikat oleh kontrak kerja tetap, dan sering kali mengerjakan proyek berdasarkan permintaan. Mereka bisa bekerja untuk satu atau beberapa klien secara bersamaan.
• Digital Nomads: Para pekerja yang melakukan pekerjaannya secara remote menggunakan teknologi digital dan sering berpindah-pindah lokasi. Mereka bisa bekerja dari mana saja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Meskipun fleksibel, pekerja freelance dan digital nomads sering kali dihadapkan pada tantangan terkait kepastian hukum, jaminan sosial, serta pengaturan pajak.

2. Aturan Kontrak Kerja untuk Pekerja Freelance

Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara pekerja freelance dan klien diatur melalui kontrak kerja yang berbasis proyek atau jasa tertentu.

Beberapa aspek penting dalam kontrak kerja freelance adalah:

• Deskripsi pekerjaan: Kontrak harus jelas mencantumkan tugas dan tanggung jawab freelancer, serta lingkup pekerjaan yang akan dilakukan.
• Durasi kontrak: Untuk memastikan kepastian, kontrak harus mencantumkan waktu penyelesaian proyek atau durasi layanan.
• Kompensasi: Ketentuan terkait honor atau pembayaran jasa harus disepakati secara tertulis, termasuk mekanisme pembayaran (per jam, per proyek, atau lainnya).
• Klausul hak kekayaan intelektual (HKI): Jika freelancer bekerja dalam proyek kreatif, perlu dicantumkan siapa yang berhak atas hasil karya atau produk intelektual yang dihasilkan.
• Penyelesaian sengketa: Mengantisipasi potensi perselisihan, kontrak harus mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi maupun pengadilan.

Pekerja freelance juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pembayaran atas kerja yang mereka lakukan dan dapat menuntut melalui jalur hukum jika ada pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja.

3. Pajak untuk Pekerja Freelance dan Digital Nomads

Pekerja freelance dan digital nomads dianggap sebagai wajib pajak yang harus melaporkan penghasilan mereka dan membayar pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008.

Pekerja freelance dikenakan tarif pajak penghasilan progresif berdasarkan besarnya penghasilan mereka selama satu tahun pajak. Langkah-langkah umum yang harus dilakukan pekerja freelance terkait pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahun.
3. Membayar PPh sesuai tarif yang berlaku berdasarkan lapisan penghasilan:
   • Penghasilan hingga Rp60 juta: Tarif 5%
   • Penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta: Tarif 15%
   • Penghasilan Rp250 juta hingga Rp500 juta: Tarif 25%
   • Penghasilan lebih dari Rp500 juta: Tarif 30%

Untuk digital nomads yang bekerja di Indonesia tetapi menerima penghasilan dari luar negeri, mereka juga diwajibkan membayar pajak di Indonesia selama mereka tinggal lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender.

Hal ini diatur oleh Prinsip Pajak Residen, yang mengharuskan seseorang yang tinggal cukup lama di Indonesia untuk membayar pajak di negara tersebut, meskipun sumber penghasilan berasal dari luar.

4. Jaminan Sosial bagi Pekerja Freelance dan Digital Nomads

Salah satu tantangan besar bagi pekerja freelance dan digital nomads adalah jaminan sosial. Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dua program jaminan sosial utama yang biasanya diberikan kepada pekerja tetap.

Namun, freelancer dan digital nomads bisa secara mandiri mendaftarkan diri untuk mendapatkan manfaat dari program ini.

BPJS Ketenagakerjaan

Freelancer dan digital nomads bisa mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam skema pekerja bukan penerima upah (BPU). Beberapa manfaat yang bisa diperoleh termasuk:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan.
• Jaminan Hari Tua (JHT): Menyediakan dana pensiun yang bisa dicairkan setelah pensiun atau dalam kondisi tertentu.
• Jaminan Kematian (JKM): Perlindungan untuk keluarga peserta jika terjadi kematian.

BPJS Kesehatan

Freelancer dan digital nomads juga bisa mendaftar BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri, yang memungkinkan mereka mendapatkan perlindungan kesehatan dengan biaya yang relatif terjangkau.

Kepesertaan BPJS Kesehatan wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia, termasuk freelancer dan digital nomads.

5. Visa dan Izin Tinggal bagi Digital Nomads

Indonesia saat ini belum memiliki visa khusus untuk digital nomads, meskipun beberapa negara seperti Estonia, Portugal, dan Barbados sudah mulai menawarkan visa ini untuk menarik pekerja remote.

Namun, digital nomads yang bekerja di Indonesia bisa menggunakan visa kunjungan atau visa bisnis, tergantung pada durasi tinggal mereka dan sifat pekerjaan yang dilakukan.

Jika digital nomads berencana tinggal lebih dari 60 hari di Indonesia, mereka harus mempertimbangkan untuk mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang memungkinkan tinggal lebih lama secara legal.

Selain itu, penting bagi digital nomads untuk tidak melanggar aturan imigrasi terkait pekerjaan tanpa izin, karena hal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum atau deportasi.

6. Perlindungan Hukum untuk Freelancer dan Digital Nomads

Pekerja freelance dan digital nomads di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pekerja lainnya dalam hal penyelesaian sengketa dan penghargaan hak-hak kerja.

Jika terjadi perselisihan, seperti ketidakpatuhan kontrak oleh klien, freelancer bisa membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial atau pengadilan perdata.

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga berlaku bagi freelancer yang mengelola data sensitif klien. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), freelancer wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data klien untuk menghindari penyalahgunaan informasi.

Kesimpulan

Meskipun bekerja sebagai freelancer dan digital nomad menawarkan fleksibilitas dan kebebasan, penting bagi para pekerja ini untuk memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan terhadap pajak, jaminan sosial, dan pengaturan kontrak kerja merupakan langkah-langkah penting untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja independen.

Selain itu, bagi digital nomads yang bekerja di Indonesia, mematuhi aturan imigrasi dan mendapatkan visa yang sesuai adalah langkah penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

Kunjungi laman web kami di Sah.co.id atau langsung hubungi kami via WhatsApp di 0851 7300 7406. Jangan biarkan masalah hukum menghambat kesuksesan bisnis Anda!

Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406

Sumber:

1. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008
3. BPJS Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)