Sah!- Pada masa tenang Pemilu tahun 2024, masyarakat dihebohkan dengan tayangnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Film ini mengundang banyak cuitan dari masyarakat pasalnya film tersebut menceritakan mengenai kecurangan-kecurangan dalam Pemilu.
Film Dirty Vote diresmikan tayang pada tanggal 11 Februari 2024 yang mana berada pada masa tenang Pemilu. Film ini telah ditonton sebanyak 3,5 juta kali.
Menurut informasi yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai masa tenang Pemilu, masa tenang Pemilu tahun 2024 dimulai tanggal 11 Februari dan berakhir pada tanggal 13 Februari. Maka dengan ini sudah jelas bahwa film dokumenter Dirty Vote tayang di hari pertama masa tenang Pemilu yakni Minggu, 11 Februari 2024.
Cerita yang dibahas dalam film ini menyita perhatian publik. Dari judulnya, film ini menceritakan sejumlah hal-hal yang bersifat curang dalam proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Adapun kecurangan tersebut dapat merusak demokrasi Negara Indonesia.
Artikel ini akan membahas lebih jauh mengenai film dokumenter Dirty Vote dan berbagai tanggapan yang dilontarkan terkait tayangan film tersebut.
Lantas Bagaimana Sinopsis Film Dokumenter Dirty Vote?
Dirty Vote adalah film dokumenter dengan bintang filmnya adalah pakar Hukum Tata Negara (HTN). Ketiga pakar tersebut menjelaskan beragam instrumen kekuasaan yang dipergunakan untuk memenangkan Pemilu dan tentunya hal ini berpotensi menghancurkan tatanan demokrasi.
Film berdurasi 1 jam 57 menit karya Dandhy Laksono dirilis juga dalam YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Indonesia.
Telah dibeberkan dalam film tersebut, untuk memenangkan Pemilu, suatu pihak dengan percaya diri mempertontonkan untuk mempertahankan status quo. Tiga bintang film yaitu pakar-pakar tersebut menguraikan wujud-wujud kecurangan yang dikerahkan dengan menganalisa Hukum Tata Negara pada film yang ditayangkan tersebut.
Profil Ketiga Pakar Hukum sebagai Bintang Film Dirty Vote
Tiga bintang film Dirty Vote adalah ahli Hukum Tata Negara (HTN) di antaranya yaitu Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya menarasikan dengan memberikan beragam informasi terkait Pemilu tahun ini serta termasuk juga kecurangannya.
Zainal Arifin dengan nama lengkap yaitu Zainal Arifin Mochtar lahir tanggal 8 Desember tahun 1973. Zainal Arifin, Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan menuntaskan pendidikan terakhirnya di program studi ilmu hukum UGM. Beliau tamat pada tahun 2012 dan berhasil menyandang gelar Doktor.
Kini, beliau adalah seorang dosen yang mengajar mata kuliah HTN di UGM. Zainal Arifin juga mempunyai beragam pengalaman di beragam jabatannya khususnya bergelut pada bidang keuangan dan perpajakan.
Kedua adalah Bivitri Susanti. Beliau juga merupakan pakar HTN dan sekarang m njadi dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Bintang film perempuan satu-satunya dalam film dokumenter Dirty Vote ini, tahun 2002 mencapai gelar Master of Laws di Universitas Warwick, tepatnya di Negara Inggris. Bivitri Susanti juga dikenal sebagai salah satunya dari pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Terakhir adalah Feri Amsari yang merupakan seorang pengamat HTN. Kemudian Feri Amsari yang dikenal sebagai aktivis hukum dan akademisi Indonesia.
Beliau pun bergelut di dunia kepenulisan seperti karya-karya buku yang diciptakan oleh beliau. Buku-buku yang diciptakannya antara lain terdapat buku mengenai hukum, kenegaraan, politik, dan juga korupsi.
Dirangkum dari laman Jurnal Antikorupsi, Feri Amsari merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Tahun 2008, Feri Amsari berhasil mendapat gelar magister hukum di FH Universitas Andalas.
Ungkap Kecurangan Pemilu dalam Film Dokumenter Dirty Vote
Rangkuman mengenai wujud–wujud kecurangan yang terjadi di Pemilu tahun 2024 yang diungkap pada film ini antara lain:
-Suara gabungan Pemilu tahun 2014 & 2019 dari Pulau Sumatera diduga berpihak dan jelas memberi keuntungan pada koalisi Jokowi dan Prabowo tahun ini.
– Dipisahkannya Papua menjadi 6 provinsi yang semula adalah 2 provinsi melibatkan provinsi baru pada Pemilu tahun 2024. Hal ini berpihak pada pasangan calon nomor urut 02.
-Presiden Jokowi yang menunjuk 20 PJ Gubernur di semua daerah yang mana PJ Gubernur ini bertanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh di salah satu pasangan calon yang berbeda di tiap daerah.
-Dukungan kepada pasangan calon 02 yang digelar oleh Kelompok Desa Bersatu melalui acaranya yakni deklarasi untuk menyuarakan dukungannya kepada Paslon nomor urut 02. Wujud kecurangan yang terjadi di antaranya dengan melibatkan dana desa, data yang menerima bantuan sosial, data-data pemilih, serta wewenang alokasi bantuan sosial.
-Menteri yang tidak netral yang dibuktikan dengan keikutsertaan mereka pada kampanye Pemilu yang mana tidak melaksanakan pengajuan cuti. Menteri-menteri tersebut secara telanjang memperlihatkan dukungannya baik ada yang di Paslon nomor urut 01, 02, maupun 03.
-Pertemuan oleh Jokowi dengan pemimpin partai 02 bahkan juga calon presiden nomor urut 02. Hal ini menunjukkan ketidaknetralan seorang presiden yang mana tidak dilaksanakan ketika masa cuti.
-Menjadikan Bantuan Sosial (Bansos) sebagai instrumen untuk mengkampanyekan dan menguntungkan salah satu Paslon. Di tambah lagi anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan sosial ini lebih tinggi dari pada saat Pandemi Virus Covid-19.
Latar Belakang Sutradara Film Dirty Vote Membuat Film Ini
Sutradara Film Dirty Vote, Dandhy Laksono membuka suara secara terang-terangan mengapa dirinya tertarik untuk membuat film ini.
Tidak jauh dari alasan bahwa kondisi menjelang Pemilu tahun 2024 ini, Dandhy tertarik untuk membuat film tersebut.
Beliau mengungkapkan hal-hal yang membuat menarik ialah adanya sejumlah kecurangan-kecurangan Pemilu yang selalu beredar di medsos. Selain itu, Dandhy juga ke-trigger dengan Podcast Feri Amsari yang lagi mengerjakan suatu project tentang peta kecurangan Pemilu.
Dandhy Laksono mengatakan bahwa dirinya masih melakukan pengamatan mengenai cerita yang beredar tentang wujud-wujud kecurangan Pemilu tahun ini.
Beliau berkata “Jadi, ku lihat beberapa temuan dan buktinya. Masih tidak ada kontak sama sekali, aku masih mengamati saja bagaimana cerita-cerita soal kecurangan ini. Apakah ada benang merahnya satu dengan yang lain atau cuma random?”
Dandhy Laksono juga menyoroti mengenai putusan MK yakni terkait pencalonan capres dan cawapres tentang batas usianya.
Seperti kenyataannya, Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatan mengenai batas usia minimal untuk pendaftaran capres dan cawapres yaitu 40 tahun.
Selain itu, berdasarkan aturannya syarat pencalonan untuk capres dan cawapres ialah telah mempunyai pengalaman di tingkat Provinsi dan juga Kabupaten/Kota.
Namun, apa yang terjadi bahwa putusan MK menunjukkan bahwa seseorang yang telah berpengalaman dan menjabat sebagai kepada daerah walaupun belum berusia paling rendah adalah 40 tahun tetap diperbolehkan untuk mendaftar.
Hal tersebut tentunya menguntungkan Gibran Rakabuming Raka berusia 36 tahun untuk maju menjadi wakil presiden dari calon presiden nomor urut 02 yakni Bapak Prabowo.
Dandhy mengucapkan “Tentu setelah putusan MK, kita jadi lebih alert dengan kasus yang sebesar itu. Sehari kita lihat banyak cerita, tetapi kita kehilangan fokus karena berserakan dan ketiban dengan tsunami informasi yang lain”.
“Kita juga lebih terdistraksi dengan gimmick yang dibikin para politikus. Trigger itu yang bikin aku kemudian, oke aku akan angkat tentang itu.”
Mengundang Beragam Tanggapan
Munculnya dokumenter film Dirty Vote mengundang beragam komentar dari capres nomor urut 01, 02, maupun 03.
Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01 menanggapi viralnya film karya Dandhy Laksono tersebut. Beliau mengatakan bahwa film yang dibuat merupakan tanda-tanda dari adanya dugaan wujud-wujud kecurangan.
Bahkan beliau juga menganalogikan sebagai “awan panas” yang mana diibaratkan itu pertanda akan hujan, tetapi apakah pasti hujan, beliau pun tidak tahu.
Anies juga mengatakan untuk berpesan kepada semua pihak supaya dapat mewanti-wanti agar tidak terjadi kecurangan dalam kontestasi Pemilu mendatang.
Lain halnya dari kubu Paslon nomor urut 02 yang merasa tersinggung dengan munculnya film berjudul Dirty Vote ini.
Habiburokhman, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan bahwa film tersebut menayangkan sebagian besar yang sifatnya adalah fitnah. Beliau juga berpesan supaya rakyat tidak terprovokasi dengan apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote.
Adapun calon presiden nomor urut 01 yakni Ganjar Pranowo mengomentari bahwa film ini bercerita mengenai suatu kondisi. Film ini bisa menjadi edukasi untuk masyarakat supaya kokoh menjaga demokrasi.
Demikianlah artikel yang membahas mengenai viralnya film dokumenter berjudul Dirty Vote yang muncul di tengah-tengah masa tenang Pemilu tahun 2024.
Sah! juga menyediakan beragam artikel yang dapat dibaca untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Melalui laman Sah.co.id kalian dapat menjangkau berbagai artikel tersebut.
Source:
https://www.detik.com/jateng/berita/d-7189844/ganjar-respons-film-dirty-vote-edukasi-untuk-publik