Izin usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl merupakan salah satu dokumen yang perlu diurus oleh pemilik usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl supaya usaha bisa berjalan tanpa gangguan. Kadang-kadang pebisnis hanya berfokus mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl.
Padahal jika usaha telah mendapatkan izin, terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapat. Mulai dari meningkatkan banyaknya pangsa pasar sampai terlepas dari hal-hal yang merugikan bisnis di masa yang akan datang.
Omset usaha dapat bertambah disebabkan setelah memiliki izin, pemilik bisnis bisa akses pasar yang lebih luas. Satu diantaranya adalah bisa kerjasama dengan perusahaan lain, atau memperoleh peluang baru lewat pengadaan yang telah dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah. Pebisnis juga dapat berkesempatan mengakses pasar internasional, melakukan kegiatan export import, bahkan menjalankan kerjasama dengan Pemilik bisnis di luar negeri.
Tapi jika Pemilik bisnis tidak memiliki izin usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl, terdapat beberapa resiko yang bisa mengganggu berjalannya bisnis. Salah satunya usaha yang sudah berjalan bisa saja dianggap sebagai bisnis yang tidak sah. Resikonya bisnis bisa diberikan peringatan, disidak oleh dinas, barang atau aset usaha disita, ataupun bisa diberikan penalti baik denda maupun pidana.
Lalu apa yang harus dilakukan agar bisnis Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl dapat memiliki izin dan mendapat perlindungan oleh pemerintah?
Berikut adalah mekanisme dalam membuat izin usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl.
Pelajari Izin Apa Saja yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
Sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi kepengurusan izin usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl lewat Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Jika sebelumnya mengurus izin usaha membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk sekarang izin usaha tergantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib dimiliki bagi masing-masing Pemilik usaha karena fungsinya sebagai bukti dari Pebisnis.
Dokumen lain yang wajib diurus oleh Pemilik bisnis Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya sesuai dengan resiko serta usaha yang dijalankan. Jika hendak memiliki perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik bisnis bisa membuat pendaftaran merek dagang ke Ditjen HKI tergantung kategori barang atau jasa yang ada.
Menetapkan KBLI yang Cocok Untuk Usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) merupakan kode klasifikasi yang disiapkan BPS untuk mempermudah Pemilik bisnis ketika menentukan bidang usaha yang akan dijalankan. Setiap Pemilik usaha harus memasukkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang berjalan.
Kode KBLI tersusun atas 5 buah angka yang memuat informasi maksud, tujuan, serta kegiatan usaha. Kode KBLI untuk usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl kodenya adalah 96999.
Kegiatan usaha di dalam Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan lainnya ytdl, seperti tukang semir sepatu, tukang pijat, tukang ramal, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas jasa, konsultasi pernikahan. Termasuk kegiatan astrologi dan spiritual; jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan; jasa pemeliharaan hewan peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak; organisasi keturunan atau kesilsilahan; kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain; operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin); kegiatan pengelolaan WC umum; jasa pengupasan kulit udang, jasa pengupasan kulit kepiting/rajungan, jasa penyiangan paha kodok (yang usahanya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada usaha industrinya).
Saat memilih kode KBLI 96999 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan usaha yang telah berjalan. Karna jika keliru memasukkan Kode KBLI 96999, izin usaha tidak bisa diurus.
Memilih Badan Usaha atau Pribadi Saat Menjalankan Usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
Pemilik usaha bisa memutuskan hendak memakai badan usaha atau atas nama perseorangan dalam menjalankan bisnisnya. Keduanya mempunyai kelebihan dan kerugian tersendiri.
Akan tetapi jika memutuskan memilih badan usaha, bisnis yang dijalankan akan lebih profesional karena usaha akan beroperasi menggunakan nama) badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, atau rekening bank menggunakan nama badan usaha. Pembukuan keuangan dilakukan tersendiri antara owner dan usaha. Akibatnya, kepemilikan keuangan menjadi lebih jelas antara penghasilan pemilik bisnis dengan harta bisnis.
Beberapa badan usaha yang dapat dipilih adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lain yang disesuaikan dengan keadaan dan jenis usaha yang akan dijalankan.
Sebaliknya kalau pemilik bisnis memilih menjalankan kegiatan usaha menggunakan nama perseorangan, maka transaksi keuangan, NPWP, dan perizinan yang diperoleh akan atas nama pribadi owner usaha. Pengurusan pajak jadi lebih simpel, proses perizinan biasanya jugs lebih mudah, serta kepemilikan sepenuhnya ada di pengusaha.
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah satu dari sekian banyak kewajiban yang mesti disampaikan oleh WNI, termasuk didalamnya owner usaha. Bukti pemilik bisnis sudah tercatat sebagai wajib pajak adalah NPWP.
Pengajuan NPWP dapat dilakukan kepada Kantor Pajak Pratama di kota sesuai tempat tinggal bisnis atau secara online di website www.pajak.go.id
Dokumen Persyaratan ketika mau mengajukan NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu jika mendaftar NPWP Badan Usaha perlu menyerahkan Sertifikat Kemenkumham/Akta Badan Usaha, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus Nomor Induk Berusaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti kalau pebisnis sudah resmi terdaftar di BKPM. Ketika sudah memiliki NIB, pemilik usaha dapat mengurus permohonan perizinan operasional, surat izin komersial, serta izin lainnya tergantung resiko bidang bisnis yang beroperasi.
Sekarang ini NIB sudah berlaku juga jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, serta tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB dapat didaftarkan di Dinas PTSP atau secara online melalui web OSS. Syarat permohonan Nomor Induk Berusaha antara lain identitas pemilik bisnis, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Saat hendak mengajukan NIB, owner bisnis dapat melakukan registrasi melalui halaman OSS terlebih dahulu. Di bawah ini adalah tahapannya:
- Masuk pada sistem OSS;
- Pilih jenis NIB yang hendak diproses, bisa perseorangan, perorangan menggunakan Non-UMK, atau badan usaha;
- Mengisi data-data yang diperlukan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} isian KBLI;
- Cek kembali formulir dan preview NIB;
- Mencetak File NIB.
Mengurus Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
Jika NIB muncul, baik untuk usaha , ataupun non UMK pasti akan turut serta mengklasifikasikan usaha ke dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga antaralain risiko rendah, resiko menengah, serta resiko tinggi. Klasifikasi ini yang dijadikan tolak ukur apakah pemilik bisnis perlu mendapatkan perizinan usaha yang lain atau tidak.
Jika bisnis mempunyai risiko rendah, biasanya NIB dapat digunakan untuk menjalankan operasional ataupun perizinan komersial. Namun bila resiko usaha yang dijalankan termasuk dalam bisnis risiko menengah dan risiko tinggi, diharuskan memiliki izin lain yang termasuk didalamnya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar digunakan untuk tolak ukur komitmen pelaku usaha dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga digunakan sebagai surat legalitas pelaku usaha dalam mengoperasikan kegiatan usaha yang telah taat dengan standar.
Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi perlu mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Permohonan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Dibutuhkan Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
Perizinan tambahan dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Misalnya kalau usaha dijalankan melalui platform online, maka dibutuhkan izin lainnya salah satunya dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan oleh Kominfo. Legalitas tambahan lain seperti kartu anggota Asosiasi, BPOM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Pendaftaran perizinan tambahan bisa dilakukan lewat Aplikasi Lembaha OSS yang langkahnya akan diputuskan oleh pihak yang punya kewenangan.
Ingin mendapatkan izin usaha Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl tapi masih bingung langkah dan persyaratannya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha