Peta Kebijakan Ekonomi di Era Prabowo - Gibran: Bagaimana Bisnis Harus Beradaptasi?

Sah! – Era pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru bagi dunia bisnis Indonesia. Dengan visi ekonomi yang berfokus pada kemandirian nasional dan peningkatan investasi, kebijakan dan regulasi yang mereka terapkan akan menjadi landasan penting bagi perkembangan bisnis di Tanah Air.

Di tengah tantangan global dan perubahan dinamika politik, bagaimana para pelaku usaha merespons kebijakan baru ini akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Mari kita kupas tuntas bersama bagaimana kebijakan strategis yang akan mempengaruhi iklim bisnis, serta bagaimana peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh sektor bisnis di era pemerintah Prabowo – Gibran.

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04 persen (year on year/yoy), sedikit melebihi proyeksi pemerintah yang sebesar 5 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Konsumsi rumah tangga, sebagai komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, mencatat pertumbuhan sebesar 4,82 persen pada 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.

Meskipun tantangan ekonomi global dan inflasi tinggi masih membayangi, daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga, tercermin dari peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut.

Di sisi lain, investasi tumbuh sebesar 4,40 persen, didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Walaupun pertumbuhan investasi melambat dibanding tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian indonesia.

Secara keseluruhan, sepanjang 2023, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,05 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 5,31 persen pada 2022. Perlambatan ini sejalan dengan perkiraan yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global dan dampak inflasi tinggi pada aktivitas domestik.

Pada triwulan I-2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2023. Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 118,88 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.

Namun, secara kuartalan, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 10,3 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 36,69 persen.

Sementara itu, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, optimis bahwa ekonomi Indonesia mampu mencapai pertumbuhan hingga 8 persen dalam dua hingga tiga tahun masa kepemimpinannya bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai landasan awal, target pertumbuhan ekonomi pada 2025 dipatok mencapai hingga 5,5 persen, yang diusulkan dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025.

KEM PPKF 2025 disusun selama masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan Prabowo-Gibran, dan menjadi usulan awal pemerintah kepada DPR sebelum disepakati menjadi Undang-Undang APBN 2025.

Salah satu fokus KEM PPKF adalah dorongan untuk beralih ke biofuel dengan memproduksi diesel dari minyak kelapa sawit, yang diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan mengurangi impor diesel sebesar 20 miliar dolar AS setiap tahun, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Jokowi hanya mencapai sekitar 4,2 persen. Bahkan, jika periode pandemi 2020-2021 dikecualikan, rata-rata pertumbuhan tetap hanya sekitar 5,1 persen, yang jauh lebih rendah dibandingkan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen memang mungkin dicapai, tetapi tidak dapat dilakukan secara instan. Karena menurutnya pertumbuhan tersebut baru mungkin terjadi pada 2026 dan seterusnya setelah berbagai program pendukung dilaksanakan pada 2025.

Piter menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa mendatang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan program-program yang diambil pemerintah, termasuk dorongan terhadap konsumsi, ekspor, impor serta investasi. Selain itu, efisiensi sistem ekonomi juga menjadi faktor penting yang harus ditingkatkan.

Sementara itu, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang cukup berat untuk dicapai, terutama jika hanya dengan melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya tanpa adanya strategi baru untuk transformasi ekonomi.

Yusuf berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen saja sudah merupakan target yang optimistis. Sedangkan target 7 persen membutuhkan strategi besar serta reformasi birokrasi yang signifikan.

Untuk mencapai target 8 persen, perubahan yang luar biasa diperlukan termasuk strategi baru, reformasi birokrasi, dan reformasi hukum serta politik yang lebih intensif.

Pemerintah selanjutnya harus mampu mendorong sektor manufaktur di dalam negeri untuk lebih banyak terlibat dalam rantai pasok industri manufaktur global. Dengan meningkatnya partisipasi industri dalam negeri, produk-produk yang dihasilkan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memiliki daya saing untuk dijual di pasar internasional.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus meningkatkan ekspor produk-produk manufaktur dalam negeri.

Peluang untuk mewujudkan hal tersebut memang ada, namun membutuhkan upaya ekstra yang tidak sedikit, terutama dalam hal mendorong realisasi investasi di sektor manufaktur yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Investasi yang lebih besar di sektor ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Harapan Para Pelaku Usaha Terhadap Perekonomian Indonesia

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar di pemerintahan selanjutnya dapat bekerja sama dengan para pelaku usaha dengan lebih intens dan berkelanjutan. Ditekankan pula pentingnya mekanisme konsultasi kebijakan yang lebih konsisten, sistematis dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Kepercayaan pasar yang tinggi akan mendorong ekspansi usaha dan investasi yang tepat guna, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Inilah yang menjadi sorotan utama Apindo, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, harapan besar ditempatkan pada pemerintahan baru untuk mampu mengatasi tantangan-tantangan ekonomi yang ada dan membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai target pertumbuhan, diperlukan perubahan strategis yang signifikan serta upaya reformasi yang luar biasa di berbagai sektor. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan visi ekonomi yang lebih kuat dan inklusif di masa mendatang.

Sah! Indonesia siap membantu dengan layanan konsultasi legalitas usaha yang terpercaya dan informasi hukum terkini. Kunjungi website untuk layanan informasi hukum dengan artikel kami dan hubungi Sah! Indonesia untuk mendapatkan solusi terbaik bagi bisnis Anda! Jadilah pelaku usaha yang cerdas dan patuh hukum bersama Sah! Indonesia.

Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406

Source :