Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan bagi masyarakat dan menjaga kepastian hukum serta keadilan di dalam negeri.
Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Salah satu prinsip yang tercantum dalam UU tersebut adalah independensi kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari kekuasaan lainnya dan tidak terikat oleh kekuasaan lainnya.
Baca Juga : Penerapan Aliran Positivisme Hukum di Indonesia: Sejarah, Ciri-Ciri, dan Implikasinya
Artinya, kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
Independensi kehakiman merupakan salah satu prinsip yang sangat penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat.
Jika kekuasaan kehakiman tidak independen, maka keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipengaruhi oleh pihak lain, seperti pemerintah atau kelompok tertentu.
Hal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat dan mengganggu kepastian hukum.
Baca Juga : Tujuan Hukum Dalam RKUHP Apakah Sudah Sesuai?
Oleh karena itu, independensi kehakiman harus dijaga dengan baik agar hakim dapat memberikan keputusan yang adil tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Untuk menjamin independensi kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya:
- Pengangkatan hakim harus dilakukan secara demokratis dan transparan. Proses pengangkatan hakim harus melalui mekanisme seleksi yang adil dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.
- Hakim harus memiliki kemampuan dan integritas yang baik. Hakim harus memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami hukum dan mengaplikasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Selain itu, hakim juga harus memiliki integritas yang tinggi agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain
- Penggunaan kewenangan hakim harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam peradilan, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan bersaksi.
- Penggunaan kewenangan hakim harus dilakukan secara jujur dan adil. Dalam menjatuhkan keputusan, hakim harus memperhatikan semua fakta yang ada dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain.
- Penggunaan kewenangan hakim harus dilakukan secara terbuka. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hakim juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan tepat mengenai keputusan yang diambil.
Baca Juga : Inilah Perbedaan Regulasi Pekerja Outsourcing di UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja
Dengan demikian, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya independensi kehakiman dalam menjamin keadilan bagi masyarakat.
Independensi kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dijaga dengan baik agar hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.
Untuk menjamin independensi kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah pengangkatan hakim yang demokratis dan transparan,
Baca Juga : Perkembangan Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis di Indonesia: Sejarah, Perbedaan, dan Implikasinya
Hakim yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik, penggunaan kewenangan hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, penggunaan kewenangan hakim yang jujur dan adil, serta penggunaan kewenangan hakim yang terbuka.
Sumber:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
