Berita Hukum Legalitas Terbaru
KBLI  

KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Mencakup Apa Saja?

Kode KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dikenal juga sebagai KBLI untuk izin usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Kelompok ini mencakup satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi.
Kode KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dikenal juga sebagai KBLI untuk izin usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Kelompok ini mencakup satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi.

Sah! – Kode KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dikenal juga sebagai KBLI untuk izin usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Kelompok ini mencakup satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi.

KBLI 85331 untuk Apa?

Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia atau KBLI ialah kode pengklasifikasian yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik yang berguna untuk memudahkan wirausaha dalam memilih bidang usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah agar tidak tertukar dengan jenis KBLI lain.

Pengusaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah mesti memilih kode KBLI 5 digit sebelum mendaftar izin yang lain.

Penentuan KBLI 85331 dalam menjalankan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah menjadi wajib sebab saat ini pemerintah telah mengeluarkan izin berusaha berbasis risiko.

Seluruh aktivitas usaha yang dilaksanakan, surat perizinan yang disyaratkan tergantung oleh kategori risiko kegiatan bisnis.

Risiko usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah bisa ditentukan melalui kode KBLI yang sudah ada

Alasan Kenapa Harus Menentukan KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah

Kode KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah wajib dipahami pengusaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah karena hal dibawah ini.

  • Menjadi acuan pengusaha guna memutuskan bidang usaha yang hendak dikembangkan nanti.
  • Sebagai syarat untuk mengurus SIUP/TDP/NIB/Izin usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, pengajuan NPWP, pendaftaran BPJS, dan pengajuan perizinan lainnya.
  • Menentukan besarnya pajak dalam SPT Tahunan dan SPT Masa yang mesti dibayarkan pelaku usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah ke KPP.
  • Menjadi acuan resiko bisnis
  • Menjadi acuan kegiatan perizinan usaha lain yang dibutuhkan. Seperti sertifikat asosiasi, sertifikat kompetensi, sertifikat manajemen mutu dan perizinan di badan atau kementerian

KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah Mencakup Apa Saja?

Jenis bisnis yang masuk dalam Kelompok ini merupakan satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi. Jenjang program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan ini adalah program Diploma, program Sarjana dan program Magister, program Doktor, program Profesi dan program Spesialis..

Apakah KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah Bisa Digabungkan dengan Kode KBLI Lain?

Berikut persyaratan KBLI yang dapat digabung bersama KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah.

  • Hindari menggabungkan KBLI perdagangan besar dengan perdagangan eceran.
  • Jangan sampai mencantumkan KBLI Single Purpose dengan kode KBLI lain.
  • Jangan sampai menggabungkan kode KBLI Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dengan KBLI yang berbeda bidang/tujuan jika disyaratkan hanya bisa untuk KBLI satu bidang.
  • Memastikan KBLI yang dilaksanakan sesuai dengan jenis pelaku usaha yang dipersyaratkan.
  • MemastikanKBLI sesuai dengan kriteria skala usaha yang dilaksanakan.

Resiko Keliru Memilih KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah

Apabila keliru dalam memilih KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha yang sudah.

  • Bisnis tidak dapat dilaksanakan secara resmi disebabkan perizinan tidak sesuai dengan aktivitas operasional bisnis.
  • perizinan usaha tidak bisa disetujui karena memerlukan kode KBLI yang tepat.
  • Berpotensi memperoleh teguran, surat peringatan, sanksi, bahkan pencabutan izin dari pemerintah diakibatkan izin tidak berlaku sesuai kegiatan bisnis.
  • Tidak bisa mengurus izin usaha tambahan seperti izin operasional dan izin komersial.
  • Diwajibkan mengurus ulang izin usaha dari awal, akibatnya pebisnis harus mengeluarkan biaya dan tenaga tambahan

Cara Memilih KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah

Ketika memutuskan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia atau KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, terdapat beberapa hal yang bisa dipahami. Berikut beberapa langkahnya.

  • Memeriksa kode KBLI dan aktivitas usaha yang berjalan pada Pedoman Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia atau KBLI 2020 terbaru atau bisa diperiksa serta didapatkan melalui laman www.sah.co.id/kbli
  • Kegiatan usaha yang dijalankan adalah kegiatan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dengan rincian pada Kelompok ini merupakan satuan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi. Jenjang program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan ini adalah program Diploma, program Sarjana dan program Magister, program Doktor, program Profesi dan program Spesialis..
  • Menyesuaikan kategori pelaku usaha seperti jenis badan atau perseorangan sebelum memilih dan menambah KBLI.
  • Tentukan kode KBLI sesuai skala usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang beroperasi, mulai dari usaha berskala mikro, skala kecil, menengah, dan besar. Jika modal usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah dibawah satu miliar, maka termasuk dalam usaha mikro. Bagi usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah yang memiliki modal lebih dari satu miliar sampai lima miliar, usahanya tergolong dalam usaha skala kecil. Sementara untuk usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah skala menengah modalnya berkisar lima sampai sepuluh miliar. Sedangkan jika modal lebih dari sepuluh miliar akan tergolong dalam usaha skala besar.
  • menentukan lokasi yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah disebabkan tidak seluruh lokasi bisa ditempati untuk menjalankan usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah.

Demikian penyampaian tentang kode KBLI 85331 Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, diharapkan bisa jadi acuan pembaca ketika mendaftarkan izin usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah.

Jika memerlukan jasa pengurusan perizinan usaha Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah bisa hubungi WA 0856 2160 034 atau dapat melalui aplikasi Sah.co.id