Sah! – Pemerintah Indonesia akan mengimpor kembali beras sebanyak 3 juta ton untuk tahun ini melalui Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) yang telah menandatangani kontrak impor beras dari India sebanyak 1 juta ton dan Thailand 2 juta ton.
India sempat melarang ekspor beras, tetapi kini telah membuka kembali melalui skema Government to Government (G2G). Perum Bulog telah diizinkan untuk menjadi representasi Indonesia untuk bernegosiasi dengan lembaga baru pemerintah India.
Sementara itu, Thailand sebagai negara pengekspor beras telah menggunakan skema Business to Business (B2B) untuk bekerja sama dengan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa rencana impor beras tersebut telah diputuskan sejak Februari 2023.
Alasan mengapa Indonesia mengimpor beras kembali untuk tahun 2024 karena seluruh dunia sedang mengalami kenaikan permintaan pangan dunia yang disebabkan oleh kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu.
Terlebih lagi, pasca pandemi Covid-19 juga menyebabkan peningkatan permintaan pangan sehingga harga pangan semakin mahal. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya darurat pangan global dan terancamnya stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.
Penyebab lainnya adalah terjadinya bencana El Nino. Presiden RI, Jokowi, menyatakan bahwa terdapat 7 provinsi yang terdampak dari bencana super El Nino sehingga produksi beras mengalami penurunan.
Kondisi ini tidak hanya terjadi hanya pada satu negara saja, tetapi hampir seluruh negara produsen mengalami bencana El Nino tersebut.
Maka dari itu, Indonesia sempat terkendala untuk mencari cadangan pangan untuk tahun 2024 karena negara produsen beras juga mengamankan cadangannya untuk rakyatnya masing-masing.
Dampak dari bencana El Nino menyebabkan produksi beras dalam negeri tidak memadai sehingga terjadinya defisit beras pada Januari hingga Februari 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa Indonesia akan menghadapi defisit beras pada Januari hingga Februari 2024. Defisit pada Januari 2024 diperkirakan sebesar 1,61 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,22 juta Ton.
Jumlah dari perkiraan defisit beras tersebut adalah sebesar 2,83 juta ton, hal ini dapat menyebabkan eskalasi harga beras sehingga perlunya antisipasi pada permasalahan ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras dalam negeri bulanan pada Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini produksi beras berada di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan yang diperkirakan sebesar 2,5 juta ton.
Tidak bisa menunggu stok cadangan beras habis terlebih dahulu sehingga perlu adanya antisipasi untuk menjaga stabilitas pangan beberapa bulan ke depan.
Tujuan lain impor beras adalah untuk menghindari impor beras yang dilakukan pada saat panen raya.
Beberapa faktor inilah yang menunjukan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis pangan karena stok beras yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Jokowi mengungkapkan bahwa impor beras untuk 2024 ditujukan supaya memperkuat cadangan pangan nasional tahun 2024 di tengah gencarnya bencana alam El Nino.
Maka dari itu, dengan adanya kesepakatan impor beras yang berasal dari India dan Thailand, Indonesia telah di tahap aman untuk urusan pangan 2024.
Selain pemenuhan stok cadangan pangan nasional, keputusan impor beras tersebut bertujuan untuk menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), mengantisipasi defisit neraca bulanan, bantuan pangan beras, serta menjaga Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP)
Stok aman CBP adalah 1 juta ton karena CBP digunakan sebagai bantuan pangan beras kepada masyarakat melalui SPHP dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, keputusan pemerintah terkait impor beras tersebut terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak.
Pemerintah telah merencanakan importasi beras untuk tahun 2024 sudah sejak lama, yaitu Februari 2023 karena melihat bagaimana kondisi stok cadangan pangan kedepannya dengan berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya.
Kepala Bapanas, Arief, menyatakan bahwa importasi beras tidak mempengaruhi penurunan harga beras di tingkat petani karena adanya peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sehingga dari indeks tersebut dapat terlihat kesejahteraan petani.
Di sisi lain, Guru Besar Universitas IPB, Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan bahwa importasi beras untuk 2024 berdampak terhadap anjloknya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani.
Menurutnya, perlu dibatalkan importasi beras tersebut sehingga GKP dapat meningkat, peningkatan GKP dapat menumbuhkan minat petani dalam menanam padi yang berdampak pada lonjakan produksi.
Selain itu, Dwi juga memprediksi bahwa produksi beras 2024 akan meningkat sebesar 3-5% dari produksi beras tahun 2023. Hal ini dapat terjadi karena fenomena El Nino mulai mereda, iklim kembali normal, serta harga GKP yang masih terjangkau.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Andri, menyatakan bahwa keputusan importasi beras 2024 yang diputuskan pada Februari 2023 tidak wajar karena memang seharusnya tidak membutuhkan proses yang selama itu.
Menurutnya, jumlah dari impor beras juga tidak sebanyak 3 juta ton, tetapi hanya 1,2 juta ton karena sudah lebih dari cukup untuk stok cadangan pangan di awal tahun ini.
Selain itu, ia berpendapat bahwa kebijakan impor beras tahun ini bersifat politis semata, apakah hanya untuk membuat harga beras menurun di tahun politik atau justru hanya untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial.
Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Eliza Mardian, menyatakan bahwa impor beras ini tidak sesuai kebutuhan data karena keputusan terhadap kebijakan ini diambil setelah panen raya, bukan sebelum panen raya.
Eliza berpendapat bahwa memang biasanya terjadi defisit beras di akhir dan awal tahun sebelum panen raya, tetapi apabila disandingkan dengan data produksi serta konsumsi, justru terjadi surplus.
Pada tahun 2023, data dari BPS mengungkapkan bahwa produksi beras sebesar 30,9 juta ton, sedangkan data konsumsi hanya sebesar 30 juta ton. Artinya, adanya kejanggalan dalam manajemen stok dan distribusi beras karena 90% distribusi beras dilakukan oleh swasta.
Analisis kebijakan pangan, Syaiful Bahari, mengatakan bahwa keputusan impor yang terlalu cepat merupakan hal yang tidak wajar karena tidak adanya kepastian dan terkesan hanya menenangkan masyarakat agar tidak panik.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa importasi beras idealnya harus dievaluasi per bulannya dengan memperhitungkan data beras terkini, apabila dirasa tidak terlalu membutuhkan, dapat dibatalkan atau dikurangi volume beras impornya.
Selain itu, menurutnya, perlu menjaga komunikasi dengan para petani karena pihaknya lah yang paling dirugikan.
Pendapat yang menyatakan pro dan kontra terhadap keputusan pemerintah dalam kebijakan impor memberikan pemahaman bahwa adanya sisi positif dan negatif dalam kebijakan ini.
Untuk itu, pemerintah telah mempersiapkan dan mengimplementasikan program dalam mendorong kemajuan para petani dan terpenuhinya stok cadangan pangan Indonesia.
Bapanas mengoptimalkan serapan hasil produksi para petani pada musim panen mendatang dengan bantuan Perum Bulog dan BUMN untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang cocok.
Program ini dibantu juga dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga dengan skema penjaminan dari pemerintah yang mencapai Rp28,7 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian telah mewujudkan produksi beras lebih dari 2,5 juta ton per bulan yang diharapkan harga beras menurun.
Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah pusat perlu berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah untuk menanam minimal 1 juta hektare.
Sah! Menyediakan layanan berupa jasa legalitas usaha sehingga tidak perlu khawatir dalam menjalankan usahanya termasuk para petani yang ingin mendirikan suatu usaha pertanian.
Untuk yang hendak mendirikan suatu usaha dapat berkonsultasi dengan menghubungi WA 085173007406 atau mengunjungi laman sah.co.id.
Source:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20231221/12/1726129/ri-bakal-impor-beras-2-juta-ton-untuk-2024
