Sah! – Waralaba atau franchising telah menjadi salah satu model bisnis yang semakin populer di Indonesia, terutama karena kemudahan dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan sistem dan merek yang sudah dikenal.
Namun, di balik kesuksesannya, ada tantangan dan peluang yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis waralaba, khususnya terkait aspek hukum.
Artikel ini akan membahas regulasi hukum waralaba di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh para pemilik waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam bisnis ini.
1. Regulasi Hukum Waralaba di Indonesia
Di Indonesia, bisnis waralaba diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang utamanya tercakup dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait hubungan antara franchisor dan franchisee, mulai dari persyaratan bisnis, hak dan kewajiban masing-masing pihak, hingga ketentuan mengenai perjanjian waralaba.
Beberapa poin penting dalam peraturan tersebut adalah:
- Pendaftaran Waralaba: Setiap franchisor yang ingin menjalankan bisnisnya di Indonesia wajib mendaftarkan usahanya ke Kementerian Perdagangan. Franchisor harus memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) sebagai syarat sah menjalankan bisnis di Indonesia.
- Perjanjian Waralaba: Perjanjian ini harus memuat informasi penting tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan lisensi merek, jangka waktu kerja sama, dan aspek-aspek lain yang relevan. Perjanjian ini harus dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.
- Ketentuan Pemanfaatan Produk Lokal: Peraturan Menteri Perdagangan No. 71/2019 mengharuskan bahwa minimal 80% bahan baku atau komponen yang digunakan oleh franchisee harus berasal dari dalam negeri, kecuali jika barang-barang tersebut tidak dapat diproduksi di Indonesia.
2. Tantangan Hukum dalam Bisnis Waralaba
Bisnis waralaba di Indonesia tidak lepas dari tantangan, terutama dari segi hukum. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh franchisor maupun franchisee di antaranya adalah:
a. Persyaratan Kepatuhan yang Ketat
Salah satu tantangan utama dalam bisnis waralaba di Indonesia adalah kepatuhan terhadap berbagai regulasi, seperti pendaftaran STPW dan ketentuan penggunaan produk lokal.
Tidak sedikit franchisor yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan ini, terutama franchisor asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia.
b. Perjanjian Waralaba yang Tidak Memadai
Perjanjian waralaba adalah dokumen kunci yang mengatur hubungan antara franchisor dan franchisee. Namun, banyak perjanjian yang disusun tanpa memahami sepenuhnya kondisi pasar Indonesia, terutama terkait dengan peraturan lokal.
Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, seperti sengketa terkait hak dan kewajiban, hak eksklusif, atau pembagian royalti.
c. Sengketa Hukum antara Franchisor dan Franchisee
Sengketa antara franchisor dan franchisee sering terjadi, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal pembagian keuntungan, penggunaan merek, atau pelanggaran perjanjian. Di Indonesia, sengketa ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui arbitrase, namun kedua metode ini bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
d. Ketidakpastian Eksekusi Hukum
Ketidakpastian dalam eksekusi hukum di Indonesia, seperti penegakan kontrak dan perlindungan hak kekayaan intelektual, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis waralaba.
Kadang-kadang, proses hukum yang lambat atau tidak konsisten dapat mempersulit franchisor dalam melindungi haknya, terutama jika franchisee melanggar perjanjian.
3. Peluang dalam Bisnis Waralaba di Indonesia
Meskipun terdapat tantangan hukum, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh franchisor dan franchisee dalam menjalankan bisnis waralaba di Indonesia.
a. Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dalam beberapa tahun terakhir menciptakan peluang besar bagi waralaba, terutama di sektor makanan, minuman, ritel, dan layanan.
Permintaan konsumen yang terus meningkat, terutama di kalangan kelas menengah, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menguntungkan untuk ekspansi bisnis waralaba.
b. Dukungan dari Pemerintah
Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan bisnis waralaba sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memperkuat usaha kecil dan menengah (UKM).
Pemerintah memberikan insentif, seperti kemudahan izin usaha dan perlindungan hukum, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis waralaba mereka.
c. Potensi Ekspansi Franchisor Lokal
Selain franchisor asing, franchisor lokal memiliki peluang besar untuk memperluas jaringan mereka di seluruh Indonesia.
Dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan memahami preferensi konsumen di berbagai daerah, franchisor lokal dapat berhasil mengembangkan bisnis waralaba di pasar domestik.
d. Perkembangan Teknologi dan E-Commerce
Perkembangan teknologi digital dan e-commerce di Indonesia membuka peluang baru bagi waralaba. Franchisor dapat memanfaatkan platform digital untuk menjual produk mereka secara online, memperluas jangkauan bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional.
4. Tips Menghadapi Tantangan Hukum dalam Bisnis Waralaba
Untuk menghindari atau mengatasi tantangan hukum dalam bisnis waralaba, franchisor dan franchisee dapat mengambil beberapa langkah berikut:
a. Konsultasi dengan Ahli Hukum
Sebelum memulai bisnis waralaba, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman di bidang waralaba. Mereka dapat memberikan nasihat terkait persyaratan hukum, pembuatan perjanjian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
b. Pembuatan Perjanjian yang Jelas
Perjanjian waralaba harus dirancang dengan jelas, mencakup semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pastikan bahwa perjanjian tersebut mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mencakup ketentuan penyelesaian sengketa yang efektif.
c. Pemenuhan Kepatuhan terhadap Regulasi
Kepatuhan terhadap semua regulasi, termasuk pendaftaran STPW dan penggunaan produk lokal, sangat penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Franchisor harus selalu memantau perubahan regulasi yang mungkin memengaruhi operasional mereka.
d. Pendidikan dan Pelatihan
Franchisor harus memberikan pelatihan yang memadai kepada franchisee mengenai operasional bisnis dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat membantu franchisee mengelola bisnis dengan lebih baik dan mengurangi risiko pelanggaran perjanjian.
Kesimpulan
Bisnis waralaba di Indonesia menawarkan peluang besar bagi pengusaha, baik lokal maupun asing. Namun, tantangan hukum yang ada, seperti kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan kekayaan intelektual, dan sengketa perjanjian, harus diatasi dengan hati-hati.
Dengan memahami regulasi hukum yang berlaku, menyusun perjanjian yang jelas, dan memanfaatkan peluang yang ada, pelaku usaha dapat sukses dalam menjalankan bisnis waralaba di Indonesia.
Sah! siap membantu Anda dalam pengurusan sertifikasi halal untuk produk kosmetik Anda. Kunjungi laman Sah.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan legalitas usaha.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
Sumber:
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Hanafiah, M. & Juniarti, A. (2014). Legal Aspects of Franchise in Indonesia. Indonesian Law Review.
