Sesuai dengan data dan persyaratan yang diajukan oleh para pendiri atau kuasanya, selanjutnya Notaris akan membuat salinan anggaran dasar PT yang sama isinya dengan Akta Pendirian untuk ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya.
Selanjutnya Notaris akan membuat dan mengeluarkan Akta Pendirian PT yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Notaris.
3) Proses Pembuatan SKDP
Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT berada. Sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan pembuatan SKDP adalah sebagai berikut :
- Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
- Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran
- KTP Direktur
- IMB jika PT tidak berada di gedung perkantoran
4) Pembuatan NPWP
Tahapan permohonan pembuatan NPWP merupakan tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi, yang mana permohonan pendaftaran NPWP adalah ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan alamat dimana PT tersebut.
Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut :
- NPWP pribadi Direktur PT
- Fotocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA)
- SKDP
- Akta pendirian PT.
5) Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan
Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT.
Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:
- Menyiapkan bukti setor bank setara dengan nilai modal yang disetorkan pada akta pendirian.
- Adanya bukti PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bentuk pembayaran berita acara negara.
- Melampirkan akta pendirian secara asli
6) Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Dalam mengajukan SIUP sangat penting bagi pendirian perseroan , karena SIUP berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Setiap PT yang membuat SIUP hanya berlaku kegiatan usaha yang dijalankan masuk ke dalam klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI.
Hal ini sesuai pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
