Sah! – Usia pensiun merupakan hal yang penting dalam pengaturan ketenagakerjaan karena terkait langsung dengan hak pekerja dan perencanaan masa depan mereka.
Sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan, usia pensiun umumnya diatur oleh peraturan pemerintah dengan tujuan memberikan standar yang jelas dan adil bagi seluruh pekerja. Namun, pertanyaannya adalah: Apakah usia pensiun boleh diatur berbeda dari peraturan pemerintah?
Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal tersebut.
Peraturan Pemerintah yang Mengatur Usia Pensiun
Di Indonesia, usia pensiun untuk pekerja swasta diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang menetapkan usia pensiun pada awalnya adalah 56 tahun.
Aturan ini kemudian berubah seiring waktu, dengan peningkatan bertahap menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019, dan selanjutnya bertambah 1 tahun setiap 3 tahun hingga mencapai usia pensiun 65 tahun.
Namun, peraturan ini hanya berlaku secara umum dan tidak mengikat setiap sektor atau jenis pekerjaan, karena dalam kenyataannya, peraturan usia pensiun dapat berbeda tergantung pada beberapa faktor.
Fleksibilitas dalam Penetapan Usia Pensiun
Meskipun ada peraturan pemerintah yang menetapkan usia pensiun sebagai batas usia minimal untuk pekerja, pemberi kerja atau perusahaan dapat memiliki kebijakan berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional mereka, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terjadi dalam dua kondisi utama:
- Kesepakatan dalam Kontrak Kerja
Dalam dunia kerja swasta, usia pensiun dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.
Beberapa perusahaan mungkin memiliki kebijakan untuk menetapkan usia pensiun yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang ditentukan dalam peraturan pemerintah, terutama jika disetujui secara bersama-sama dalam kontrak kerja. - Peraturan Sektor atau Industri Tertentu
Beberapa sektor industri, terutama yang memiliki karakteristik pekerjaan khusus, dapat mengatur usia pensiun yang berbeda. Misalnya, di sektor militer, kepolisian, atau penerbangan, usia pensiun biasanya diatur lebih ketat karena faktor fisik dan keamanan.
Misalnya, pilot memiliki usia pensiun yang lebih muda, yakni sekitar 60 tahun, sementara pegawai pemerintah di beberapa negara dapat memiliki aturan yang berbeda tergantung pada jabatan dan layanan yang diberikan.
Apakah Bisa Usia Pensiun Berbeda dari Peraturan Pemerintah?
Secara umum, peraturan pemerintah yang mengatur usia pensiun memberikan standar minimum yang harus dipatuhi oleh semua pekerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor publik maupun swasta. Namun, dalam beberapa hal, perusahaan atau sektor tertentu dapat menetapkan usia pensiun yang berbeda melalui:
- Kesepakatan bersama (perjanjian kerja bersama) antara pekerja dan pemberi kerja yang mungkin menetapkan usia pensiun lebih tinggi atau lebih rendah.
- Peraturan sektor khusus, di mana pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk sektor tertentu yang membutuhkan persyaratan fisik atau keterampilan tertentu, seperti di bidang militer, kepolisian, atau penerbangan.
Meskipun demikian, perubahan ini harus tetap mengacu pada prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak boleh merugikan hak-hak pekerja, seperti hak untuk memperoleh jaminan sosial, jaminan pensiun, dan hak pekerja lainnya.
Oleh karena itu, meskipun usia pensiun bisa berbeda, perubahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan antara pihak yang terlibat.
Kapan Usia Pensiun Bisa Diubah?
Beberapa kondisi di mana usia pensiun dapat diubah atau disesuaikan antara lain:
- Kesepakatan individu atau perjanjian kerja bersama
Pekerja dan pemberi kerja bisa sepakat untuk memperpanjang usia pensiun jika kedua belah pihak setuju. Misalnya, seorang pekerja senior yang memiliki pengalaman panjang dapat dipertimbangkan untuk tetap bekerja meskipun telah melewati usia pensiun yang ditetapkan pemerintah. - Perubahan dalam kebijakan sektor tertentu
Sektor seperti militer atau penerbangan mungkin memiliki kebijakan yang mengatur usia pensiun lebih awal atau lebih fleksibel tergantung pada faktor profesional dan kesehatan. - Kebijakan pemerintah yang mengubah peraturan
Pemerintah dapat mengubah aturan usia pensiun melalui peraturan baru atau amandemen undang-undang ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan demografi.
Meskipun pemerintah menetapkan usia pensiun melalui peraturan tertentu, ada fleksibilitas dalam penetapan usia pensiun di sektor swasta dan sektor tertentu lainnya, dengan syarat perubahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak pekerja.
Usia pensiun yang berbeda dari peraturan pemerintah bisa terjadi berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan pemberi kerja atau berdasarkan peraturan khusus sektor tertentu yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
Namun, setiap perubahan atau kebijakan yang ditetapkan harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan serta mematuhi prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang ada.
Kunjungi laman sah.co.id dan instagram @sahcoid untuk informasi menarik lainnya.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
