Sah! – lembaga manajemen kolektif nasional terhadap kekayaan intelektual, segala ciptaan kita secara resmi menjadi hak cipta pribadi tapi belum memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan pendaftaran ke pihak terkait.
Hak cipta sebagai salah satu bagian kekayaan intelektual adalah hak keperdataan pencipta karena pelekatan yang ditimbulkan (bisa mengatasnamakan pribadi, kelompok, maupun badan hukum).
Alasan Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Wujud hak cipta eksklusif yang artinya bisa diperbanyak atau diberikan izin terkait itu tanpa pengurangan batas perundang-undangan. Seperti kita ketahui bahwa hak cipta terbagi beberapa unsur lagi bernama hak moral, hak ekonomi, dan hak prioritas.
Sesuai namanya, hak moral berperan sebagai perlindungan moralitas penciptanya (pencantuman nama bersangkutan ketika karya disebarluaskan). Hak ekonomi menjadi timbal balik kemanfaatan ekonomi yang diperoleh pencipta.
Hak prioritas memberikan kepastian hukum pada pencipta pertama yang mendaftarkan hak ciptanya itu sehingga tiada intervensi.
Hak cipta khususnya di bidang musik atau lagu vokal dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Wewenang dan Latar Belakang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Mereka berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan kembali perolehan royalty dari user (pengguna) kepada para pencipta yang semula sudah menyerahkan hak dimaksud pada lembaga bersangkutan.
Pada masa lalu memang sudah terbentuk beberapa sub bagian LMKN yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai perwakilan pencipta dalam hal penagihan hak royalti ke users sesuai amanat lembaga pusatnya.
Akan tetapi berbagai permasalahan justru terjadi karena perbedaan mekanisme penarikan yang ditunjukkan LMK sehingga membuat kesan pembayaran royalty tidak mengenakkan terhadap users (contoh sebuah outlet karaoke yang bisa ditagih 3 LMK sekaligus).
Baca juga: RUPS sebagai Penggerak Perseroan Terbatas
